SOSIALISASI PROGRAM PRONA TAHUN 2017 DI DESA NGETUK

NGETUK times– Dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata,serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya. Perlu dilakukan percepatan penetapan hak dan pendaftaran hak tanah.

PRONA (Program Nasional Agraria ) merupakan program percepatan penetapan hak atas tanah dan pendaftaran tanah secara sistematis dan berkesinambungan desa/kelurahan demi desa/kelurahan diseluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan strategi pembangunan dari pinggiran.

Hal ini di sampaikan pada Sosialisasi Hukum Pertanahan dan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang bertempat di Aula Balai Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari pada hari Senin pagi 21/11/2016 oleh Petugas BPN Kabupaten Jepara yang dihadiri oleh lembaga Desa, RT RW, BPD, LKMD serta Tokoh masyarakat.

Tim dari BPN Kabupaten Jepara dalam sambutannya menyampaikan, tujuan kegiatan ini adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah dan cepat serta sistematis dalam rangka pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, jelasnya

Untuk program pertama di tahun 2017 ini Desa Ngetuk mendapat 300 bidang sehingga harapannya tahun 2018 para pemilik tanah di desa Ngetuk sebagian sudah bersertifikat. Dan mampu membuat tanah desa ngetuk bersertifikat semua.

Dasar hukum program ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA ,Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang percepatan Program Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis dan DIPA Pertanahan Kabupaten Jepara.

Tim BPN kabupaten Jepara mengatakan jika pihaknya tidak mau ada masalah di tingkat Pemerintah Desa (Pemdes) penerima Prona dengan masyarakat, tak hanya itu BPN juga berpesan agar biaya pengurusan prona ini ada kesepakatan di Desa antara Pemerintahan Desa Ngetuk dengan pemilih tanah yang akan diikutkan Prona.jika selama ini pengurusan Prona memang gratis dengan rincian untuk masalah penyuluhan, Pengumpulan Data Yuridis (Puldadis), pengukuran, panitia pemeriksaan tanah, pengumuman sampai terbitnya sertifikat.

Tetapi untuk kelengkapan adminitrasi dan lainnya ada di pelayanan desa dan belum sepenuhnya bisa digratiskan, contoh surat Riwayat Tanah, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Tidak Sengeketa, tanda batas (patok), materai maupun terkena pajak menjadi beban warga pemohon prona.

Penetapan lokasi diarahkan kepada wilayah-wilayah  seperti wilayah desa demi secara berkesinambungan, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah pemukiman serta daerah pengembangan ekonomi rakyat.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan